Politik

Intelektual & Transformasi Sosial

Sepanjang transisi politik yang terjadi di dunia, hal tersebut tidaklah lepas dari peran intelektual sebagai aktor utama dalam perubahan sosial yang terjadi.

Terhitung, sejak revolusi-revolusi politik di abad-18 yakni Revolusi Perancis, Revolusi Bolsheviks di Rusia, pembebasan kolonialisme di Asia dan Afrika, semuanya digerakkan oleh aktor intelektual.

Begitu pula perubahan-perubahan sosial-politik yang terjadi di Indonesia pun tidak lepas dari peran sentral kaum intelektual.

Intelektual secara harfiah berasal dari bahasa latin, interlego yakni “Aku membaca diantaranya” atau intellego yakni “Aku memisah uraikan”. Dalam hal ini, intelektual adalah subjek yang mampu memahami kondisi atau gejala yang terjadi di alam dan dunia fisik, memiliki kelebihan dalam melihat fenomena, kepekaan yang tajam dan mampu melihat dan memahami sesutu yang partikular (hal-hal kecil dan sesuatu yang khusus di masyarakat) atas sesuatu yang bersifat umum dan universal yang sudah mainstream di masyarakat.

Intelektual sesungguhnya telah membekali diri dengan pengetahuan, pengetahuan yang muncul sebagai latar belakang disiplin ilmu maupun hasil kontemplasi atas kepekaan terhadap fenomena sosial yang terjadi.

Mengutip dari apa yang dikonsepsikan oleh Anthonio Gramscy tentang makna intelektual, intelektual terbagi menjadi dua yakni intelektual tradisional dan intelektual organik.

Intelektual yang pertama adalah kaum intelektual yang concern terhadap bidang isu tertentu di suatu bidangdisiplin ilmu, dalam kehidupannya memilih jalan bersingunggungan dengan ruang lingkup internal seorang intelektual itu sendiri.

Sedangkan intelektual organik adalah sosok intelektual yang dimana mampu berfikir radic, hasil kontemplasi berfikirnya menghadirkan dan mengupayakan suatu perubahan sosial dimasyarakat.

Peran intelektual seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa “Aku membaca diantaranya” dan “Aku memisah uraikan” bukan hanya sebatas kontemplasi dan olah pikir atas sekat disiplin ilmu namun intelektual mampu berfikir solutif dan bertindak mengubah masyarakat sebagai suatu konsekuensi dan keniscayaan tugas yang diemban intelektual sebagai “subjek yang mampu membaca diantara”-kelebihan intelektual pada suatu ilmu dan menariknya pada kebutuhan sosial serta mampu “memisah uraikan”-memahami makna kondisi sosial dari sesuatu yang general dan makro untuk analisa kebutuhan akan sesuatu yang partikular (from universal to particullar).

Karl Ernes Georges melengkapi makna intelektual dengan istilah Unterscheidend Innewerden yakni memisah uraikan sambil mengendapkan dalam batin, yakni orang yang dalam dan intens memikirkan atau menghayati sesuatu. Ditambahkan pula oleh YB Mangunwijaya bahwa Unterscheidend Innewerden secara implisit mengandung makna segi etos dan moralitas.

Gerakan Masyarakat Sipil; Asosiasi Kaum Intelektual

Kepemimpinan di tangan rakyat atau demokrasi muncul menjadi solusi pengaturan politik setelah dilaluinya masa-masa kelam pemerintahan tiran, baik tirani monarki absolut yang akan disusul monarki konstitusional, dengan disandingkan monarki konstitusional tersebut bersama demokrasi.

Demokrasi pun muncul menjadi solusi atau suatu terapan sistem politik atas kepemimpinan pasca otoritarianisme sipil, totalitarianisme militer, negara Asia-Afrika pasca kolonialisme hingga beberapa negara-negara Eropa pasca perang dingin.

Demokrasi muncul secara konseptual didukung oleh pakar-pakar politik yang akarnya dari filsafat politik Arietoteles kemudian di kaji kembali oleh John Locke lalu di sempurnakan oleh Montesqiueu, secara aplikatif pesat perkembangannya pasca Revolusi Perancis.

Di Indonesia sendiri, asas demokrasi telah di terapkan pasca kemerdekaan, dimana Indonesia telah lepas dari penjajahan bangsa Eropa. Penerapan konsep demokrasi selain di dorong oleh pemerintah, demokrasi di Indonesia pun didorong oleh kaum intelektual sebagai observer system. Intelektual memiliki peran aktif dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemikiran dan sikap kritis mahasiswa angkatan 65 cukup menjadi pertimbangan pada masa kepemimpinan Soekarno terutama pada masa demokrasi terpimpin.  Pada masa orde baru, mahasiswa senantiasa menjadi observer hingga puncaknya demontrasi mahasiswa menuntut perbaikan sistem politik dan reformasi birokrasi.

Hingga saat ini, di era pasca reformasi, mantan aktivis mahasiswa menduduki posisi-posisi tertentu yang mendukung perbaikan alam politik Indonesia dan adapun generasi baru angkatan mahasiswa pasca reformasi turut serta dalam poros-poros masyarakat sipil baik tingkat pusat maupun daerah guna mendukung peningkatan kualitas demokratisasi di Indonesia.

Dimasa kini, peran intelektual menjadi pemantik pemikiran akan perubahan. Intelektual memang perlu dibedakan dengan apa yang disebut sebagai sarjana yang mengikuti alur dan arus pangsa pasar tenaga kerja terutama kini khususnya di indonesia ditengah geliat wacana pembangunanisme dengan seorang intelektual yang memiliki kepekaan dalam melihat kondisi sosial, intelektual yang berupaya mendidikasikan hidupnya untuk terus menerus secara konstruktif melakukan transformasi masyarakat menuju kesadaran-kesadaran sosial.

Tipe-tipe pergerakan intelektual ini dapat berupa gerakan perubahan yang dilakukan oleh individu seperti yang dilakukan oleh Thomas Paine, Marthen Luther King Jr, Naomi Klein dan sebagainya, serta pergerakan intelektual bersifat komunitas dan perkumpulan yakni organisasi non-negara yang diasosiasikan oleh gerakan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil adalah salah satu komponen penting dalam upaya transformasi sosial ini. Masyarakat sipil tentunya merupakan kumpulan kaum intelektual yang berperan aktif guna terbentuk masyarakat madani yang paripurna.

Di Indonesia, masyarakat sipil menjadi ballance of power dari kekuatan pemerintah, masyarakat sipil sebagai representasi sub-sistem dari sistem masyarakat yang kompleks dalam perimbangan kekuatan terhadap jalannya sirkulasi kebijakan.

Selain dari pada itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil memiliki dampak langsung terhadap masyarakat misalnya pada pendidikan politik dan transformasi sosial melalui interaksi dengan masyarakat dan literasi.

Terutamanya dalam sistem demokrasi peran intelektual terutama yang terasosiasikan dalam gerakan masyarakat sipil adalah epicentrum dalam penguatan demokratisasi.

Merupakan suatu keniscayaan bagi intelektual dalam mendukung upaya perbaikan sosial masyarakat dan tranformasinya menuju kondisi sosial. Peran yang muncul atas dasar suatu keniscayaan peran tersebut mengukuhkan dari posisi intelektual bahwa intelektual merupakan subjek yang mampu “melihat diantara” dan yang mampu “memisah-uraikan”.


Sumber foto:
https://theconversation.com/waste-not-want-not-the-politics-of-why-philosophy-matters-17894

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: