Politik

Konsep Keamanan Manusia & Alternatif Penanggulangan Terorisme

Terhitung sejak tahun 2001, kebijakan politik internasional dan kebijakan politik luar negeri negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang ofensif terhadap kejahatan transnasional berupa terorisme yang turut mempengaruhi kondisi psikologi politik kebijakan dalam negeri Indonesia, terlebih pasca peristiwa terorisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya yakni peristiwa bom Bali II yang terjadi pada tahun 2002 yang merupakan serangan teror yang paling mendapat sorotan akibat dampak destruktif teror yang besar.

Datasemen Khusus 88 (Anti Teror) atau yang dikenal sebagai Densus 88 menjadi salah satu badan utama negara dalam upaya penanggulangan terorisme. Terhitung sejak didirikannya pada tahun 2004, Densus 88 yang diperkirakan memiliki 400 personil telah melakukan serangkaian pengamanan, penanggulangan dan penangkapan terhadap para terduga tindak terorisme di Indonesia.

Dibentuknya Densus 88 yang menitikberatkan pada kekuatan koersif langsung yang mewakili negara dalam penanggulan terorisme, merupakan bentuk interpretasi pemerintah Indonesia yang berbasis kekerasan langsung dalam penanggulangan terorisme.

Kekuatan koersif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Densus 88 dalam menanggulangi terorisme tersebut merupakan bagian dari belum beranjaknya negara dalam menginterpretasikan paradigma keamanan, yakni paradigma keamanan tradisional negara. Iktikad pemerintah Indonesia yang berupaya melakukan reformasi birokrasi pasca Orde Baru dengan demiliterisasi sebagai bagian dari kebijakan publik pun mendapat tantangannya.

Selama ini, wacana terkait pemicu tindakan terorisme selalu dikorelasi dengan faktor-faktor immateril seperti faktor metafisik, ideologis dan religiusitas.

Padahal sesungguhnya resiko munculnya terorisme dapat berasal dari faktor lain, yakni faktor yang bersifat materil diantaranya yakni kondisi kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses hak-hak asasi manusia seperti hak atas ekonomi dan sosial sehingga masyarakat rentan terhadap aksi terorisme. Aksi teror yang muncul sebagai bentuk atas ketidakpuasan serta sikap pemberontakan terhadap keadaan sosial dan ekonomi yang dialami.

Kondisi psiko-sosial masyarakat rentan terhadap aksi-aksi kekerasan, terutama saat negara yang merupakan aktor utama untuk memenuhi hak-hak masyarakat, tidak hadir dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural, masyarakat menjadi sangat beresiko untuk melakukan tindakan teror.

Terlebih aksi jika teror memperoleh legitimasi berupa acuan atau landasan dari ide-ide serta nilai-nilai metafisik, ideologis dan religiusitas, hingga akhirnya faktor materil dan immateril saling berkelindan untuk mempengaruhi motivasi tindakan teror.

Instansi kementerian negara tengah berupaya untuk saling berintegrasi dalam menanggulangi terorisme, diantaranya yakni melibatkan kementerian sosial, kementerian agama dan kementerian luar negeri.

Namun, sebagaimana yang tampak, selama ini fungsi negara sebagai aktor yang bertindak secara koersif dalam terorisme masih pada porsi yang sangat besar dibanding upaya persuasif dan prefentif sebagaimana harapan yang terdapat pada upaya integrasi kebijakan antar kementrian untuk menanggulangi terorisme.

Menuju Keamanan Manusia

Sebagaimana sikap negara dalam menanggulangi tindakan separatisme dan pembangkangan sosial (civil disobedience), dalam penanggulangan terorisme negara menggunakan cara-cara kekerasan.

Cara-cara kekerasan yang merupakan bagian dari paradigma keamanan tradisonal tersebut rentan terhadap tindakan terorisme yang memodifikasi diri untuk semakin menunjukan sikap brutalitasnya karena hal ini mengakibatkan para pelaku teror menganggap negara merupakan aktor yang memang harus diperangi secara langsung dengan sasaran fasilitas publik dan masyarakat yang merupakan bagian dari entitas negara.

Faktor ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi dan instabilitas politik merupakan bagian dari pemicu munculnya terorisme, karena masyarakat menjadi aktor yang mendapatkan dampak langsung dari kondisi tersebut.

Beranjak dari keamanan tradisional yang berbasis kekerasan menuju keamanan manusia khususnya yang berhubungan dengan basis materil masyarakat adalah hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menanggulangi terorisme.

Indikator keamanan manusia yakni dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat oleh negara, khususnya terkait hak-hak asasi manusia dibidang politik, sipil, ekonomi, sosial bahkan budaya.

Upaya pemerintah Indonesia meratifikasi kovenan internasional hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 2005 merupakan bentuk iktikad politik pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah pasca Orde Baru.

Sasaran pengarusutamaan hak asasi manusia dalam kebijakan publik pun perlu dalam kasus penanggulangan terorisme sehingga ruang persinggungan nirkekerasan perlu dalam upaya menghilangkan akar-akar terorisme.

Agonalisme (Hardt & Negri: 2001) yang merupakan interaksi kekerasan antara satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengalahkan dan menjatuhkan pihak lain dengan tujuan mempertahankan diri cenderung menjadi pilihan untuk penyelesaian masalah terorisme di lapangan.

Padahal perlu kiranya sebuah tindakan nirkekerasan untuk mencapai rehabilitasi, rekonsiliasi hingga pertanggung jawaban berbasis keadilan. Persinggungan antara pelaku teror dan negara yang direpresentasikan oleh badan yang berwenang tanpa menggunakan tindakan kekerasan adalah bagian dari penting untuk dipertimbangkan guna menghindari tindakan-tindakan yang berdampak pada sulitnya capaian upaya menuju keamanan manusia.

Negara yang direpresentasikan oleh badan pemerintah yang berwenang mengawal masalah terorisme hingga proses penegakan hukum yang diharapkan mampu mengidentifikasi genealogi kekerasan hingga penegakan hukum diharapkan mampu lebih menangani dan menghentikan tidakan terorisme dengan nirkekerasan. Sehingga patologi sosial terorisme diidentifikasi dengan melibatkan duabelah pihak secara objektif dan berakar.

Instrumen hak asasi manusia tersebut dapat menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengupayakan kebijakan penanggulangan terorisme berbasis pada keamanan manusia, bukan berdasar atas keamanan tradisional semata yang selama ini menjadi solusi utama dalam menanggulangi terorisme, mengingat resiko tindakan koersif dapat menciderai hak-hak asasi manusia warga negara bahkan dapat menjadi pemicu semakin masif dan ofensif tindakan terorisme terjadi di Indonesia.


Sumber foto/ilustrasi:
https://www.universal.org.ar/wp-content/uploads/2011/09/dtq_ft1_17055d.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: