Politik

Setengah Abad PT. Freeport McMoran dan Lingkaran Kekerasan di Tanah Papua

Pada 1 april 1967, PT Freepot McMoran masuk ke Indonesia, masa dimana masyarakat Papua sendiri belum menentukan posisinya secara de jure untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia atas di sahkannya hasil PEPERA (Penentuan pendapat rakyat) pada tahun 1969, meskipun dalam  hukum  internasional jika mengikuti asas uti possidetis (batas wilayah negara bekas  jajahan  yang merdeka, mengikuti  batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka), secara langsung Papua adalah bagian dari Republik Indonesia bahkan sejak di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945.

Satu sisi, sesungguhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Papua yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, telah terbangun sejak tahun 1940-an, mengutip hasil penelitian Muridan S. Widjojo,

KePapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kePapuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat. Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan. (2001:1)[1]

Namun, sepanjang bergabungnya Papua dengan Indonesia, yang muncul hanyalah kekerasan demi kekerasan. Atas dalih sumbangan APBN terbesar adalah dari pajak Freeport, negara mengukuhkan dominasi perusahaan asal amerika serikat ini dengan legalitas hukum yang kuat.

Atas dalih yang sangat tampak bercorak liberal, Freeport melakukan klaim bahwa dengan adanya Freeport akan menekan angka pengangguran, memberdayakan masyarakat, melengkapi dan menunjang infrastruktur masyarakat setempat, bahkan nyaris terlewatkan hal-hal terkait kerusakan lingkungan, upah pekerja yang minim, kekerasan akibat ketimpangan ekonomi hingga kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia yang dibayar oleh perusahaan Freeport untuk mengamankan lahan guna menangkal apa yang di sebut “separatis” oleh pemerintah pusat Indonesia sejak masa pemerintahan militer jenderal soeharto.

Dalam hal ini, masyarakat Papua terjebak dalam lingkar konflik kekerasan. Dalam analisis konflik menurut johan galtung, diantaranya muncul yang disebut kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Dalam konflik struktural, masyarakat Papua dihadapkan pada dominasi perusahaan Freeport dalam melakukan eksplorasi atau bahkan berlanjut eksploitasi terhadap kekayaan alam masyarakat Papua. Konflik muncul akibat ketimpangan struktural.

Eksploitasi yang dilegalisasi oleh pemerintah Indonesia sejak 1967. Aparat keamanan Indonesia pun berperan besar atas terjadinya serangkaian kekerasan-kekerasan fisik terhadap masyarakat Papua, terlebih lagi, mengutip laporan dari organisasi transnasional yang bergerak dibidang pemantauan sumber daya lingkungan, korupsi, konflik bersenjata dan kerusakan lingkungan, global witness yang berjudul “uang keamanan pertambangan Freeport dan aparat keamanan Indonesia” pada Juli 2005, bahwa ada hubungan erat antara Freeport, para investor dan TNI[2].

Bahkan secara langsung, global witness menyampaikan dalam laporan penelitiannya bahwa operasi tambang Freeport telah dijaga oleh tentara nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1970-an. Globa witness memberi catatan pula bahwa jika PT. Freeport melakukan pembayaran “uang kemanan” terhadap aparat keamanan Indonesia yang di Indonesia sendiri tidak diatur secara yurisdis maupun tidak terdapat dalam ketentuan pakta internasional, maka PT. Freeport McMoran dapat terjerat masalah hukum atas dilanggarnya Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negri yang merupakan undang-undang Amerika Serikat yang mengatur pembayaran dari perusahaan-perusahaan AS kepada pejabat negara asing[3].

Sedangkan implikasi langsung bagi Indonesia dan masyarakat Papua adalah berupa kekerasan langsung aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Papua, khususnya masyarakat disekitar daerah Freeport yakni kota Timika yang sudah sangat sering terjadi pula berupa efek kekerasan domino di wilayah lain di Papua.

Sehingga atas dominasi struktur negara dan korporasi, terjadilah konflik ekonomi yang bersifat struktural hingga kekerasan langsung yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua.

Selain konflik struktural, di Papua terjadi pula konflik kultural. Stigmatisasi OPM, tudingan-tudingan separatisme dan pemberontak terhadap masyarakat yang sesungguhnya sudah terlalu lama hidup dibawah tekanan operasi militer dan ketimpangan ekonomi akibat konflik struktural tersebut.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia, sangat terasa sekali di Papua. Dimana masyarakat yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, harus tergeser kehidupannya dengan munculnya pembangunanisme yang hanya dimiliki oleh kalangan elit korporasi padahal sumber-sumber daya yang ada berupa alam bahkan tenaga kerja yang ada berasal dari putra Papua sendiri.

Bahkan dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya antara jawa dan Papua, sangat besar jarak pembangunan infrastruktur mulai dari pendidikan, sarana transporatasi, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

Kepemimpinan Indonesia

Latar belakang atau tipe pemimpin Indonesia menentukan konstalasi politik di Papua, yakni berupa fragmentasi atas latar belakang calon presiden dari sipil atau calon presiden yang berasal dari militer. Konstalasi konflik dan politik “dianggap” naik jika presiden Indonesia berasal dari sipil.

Hal ini dikarenakan, konflik terbuka muncul lebih eksplosif dibanding jika presiden terpilih adalah berasal dari militer. Hal ini jelas, karena semenjak 32 tahun kepemimpinan represif-militeristik jenderal soeharto, kebijakan politik di Papua di letakkan pada ujung senjata, sehingga keleluasaan akses masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi hingga tuntutan kemerdekaan muncul kuat ketika presiden terpilih berlatar belakang sipil.

Konstelasi konflik yang naik diawali dengan asumsi bahwa keleluasaan presiden sipil dapat menekan munculnya referendum kemerdekaan Papua sebagaimana yang telah diputuskan presiden habibi atas timor leste serta perubahan nama irian jaya menjadi Papua pada era presiden abdurrahman wahid serta pada lain hal pemilihan umum presiden 2014 lalu joko widodo yang berlatar belakang sipil, menang mutlak di wilayah Papua, presiden sipil tampak lebih diplomatis dibanding presiden militer dan secara psikologi politik lebih mendukung upaya-upaya perundingan dua pihak.

Oleh karena itu, sesungguhnya masyarakat Papua menaruh harapan besar kepada presiden joko widodo dalam penyelesaian masalah Papua, diantaranya adalah mengenai keberadaan PT. Freeport Indonesia di wilayah Papua.  

Namun bagaikan pedang bermata dua, terkadang justru keleluasaan aspirasi dan sikap politik terhadap presiden sipil tersebutlah terkadang justru menimbulkan konflik horizontal yang cenderung longgar terjadi sebagai dampak susulan dari sikap diplomatis presiden sipil dan non kekerasan.

Desakkan kemerdekaan Papua dengan jalan yang represif pun muncul dari pihak masyarakat sebagai dampak dari sikap represif awal pemerintahan militeristik jenderal suharto terdahulu. Hal ini mengindikasikan, bahwa perdamaian di Papua masih pada tataran negative peace atau perdamaian negatif.

Konflik yang terjadi memang masih tetap berlangsung, karena memang belum adanya solusi dari tiap-tiap masalah yang ada misalnya masalah ekonomi, HAM, sosial dan budaya yang terjadi di Papua, sehingga sesuatu yang tampak aman dipermukaan, sangat mudah untuk disulut konflik lantaran belum adanya penyelesaian pasti.

Penyelesaian yang pasti inilah yang sesungguhnya mampu menghantarkan Papua menuju sebuah perdamaian yang positif, yakni perdamaian yang terjadi disebabkan oleh penyelesaian masalah pada akar masalah hingga meniadakan potensi konflik terjadi.

Perihal Pelangaran HAM

The Habibi Center bekerjasama dengan kemeterian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan meluncurkan hasil penelitian tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2013 dengan judul indeks intensitas kekerasan tahun 2015, menyampaikan data temuan berupa intensitas kekerasan di Papua berdasarkan jumlah insiden kekerasan menurut tipe konflik pada tahun 2014.

Data Temuan The Habibie Center

Telah terjadi perbandingan yang signifikan insiden kekerasan tipe konflik sumber daya, Papua memiliki intensitas tertinggi yakni dengan nilai acuan indeks intensitas kekerasan sejumlah 56 setelah jawa timur yakni pada angka 61 dengan korelasi kekerasan tipe konflik separatisme yang tertinggi yakni pada angka 42.

Sedangkan dampak insiden kekerasan menurut tipe konflik sumber daya alam pada tahun 2014, Papua menempati urutan tertinggi yakni korban tewas pada nilai acuan angka intesitas 22, korban meninggal dunia pada angka acuan 294  dan kerusakan dengan angka acuan 25 sedangkan seakan berbanding lurus dengan dampak insiden kekerasan tipe konflik separatis, Papua satu-satunya propinsi yang memiliki angka acuan indeks intensitas kekerasan yakni 34 untuk korban tewas, 37 untuk korban luka dan angka acuan pada posisi 6 bagi dampak kekerasan.

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan nilai akhir indeks kekerasan tahun 2014 yakni, Papua menempati urutan ketiga sebagai propinsi dengan intensitas konflik yakni 16,57 tertinggi setelah sulawesi utara dengan indeks intensitas kekerasan 19,72 dan sumatera selatan dengan 19,60.

Namun yang tentu masih sangat mencengangkan adalah tingkat konflik sumber daya alam yang secara kuantitas tertinggi dengan konflik separatisme yang dalam data temuan penelitian ini satu-satunya ada di propinsi Papua yakni konflik sumber daya alam tertinggi dengan angka acuan 9,75 dan satu-satunya yang memiliki intensitas konflik separatisme dengan angka 2, 21.

Dari hasil penelitian tersebut, tampak secara partikular untuk kasus konflik di wilayah Papua, bahwa kekerasan sumber daya alam yang tinggi pun disisi lain mencul konflik kekerasan separatisme. Sesungguhnya ini adalah sebuah visualisasi fakta bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi di Papua berbanding lurus dengan separatisme.

Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya dalam hal ini adalah Papua merupakan sesuatu yang harus diselesaikan, komitmen antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat penting dalam menciptakan Papua damai, tak terkecuali pula bagi korporasi asing yang telah 48 beroperasi di Indonesia tersebut.

Papua Road Map; Peta Jalan Damai

Setalah otonomi khusus untuk Papua, isi UU no 21 tahun 2001 terkait otonomi khusus bagi provinsi Papua yang dianggap gagal karena disebabkan lemahnya legitimasi moral dan politik serta pemerintah pusat tidak merasa memiliki UU otonomi khusus tersebut dan lebih mengutamakan kebijakan pemekaran kabupaten dan provinsi.

Sementara kelompok pro-kemerdekaan Papua memanfaatkan hal tersebut untuk menyuarakan bahwa otonomu khusus provinsi Papua telah gagal dan oleh karena itu harus ada pilihan lain[4]

Ditengah kemelut gagalnya otonomi khusus tesebut, muncul ide tentang peta jalan damai Papua yang di inisiasi oleh para peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Masalah yang paling disoroti dalam Papua road map adalah masalah terkait kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dipicu oleh konflik struktural yakni ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta lingkar investasi asing di sumber-sumber daya alam di Papua salah satunya adalah PT. Freeport McMoran, LIPI sendiri dalam hal ini menawarkan adanya paradigma baru terkait pembangunan yang pada akhirnya menyasar pada kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua.

Bahkan lebih jauh, dari kesatuan empat solusi yang ditawarkan oleh LIPI yakni diantaranya adalah rekognisi, dialog dan rekonsiliasi dan pengadilan HAM, saling kait mengait yang dapat melahirkan Papua baru.

Rekognisi sebagai upaya solusi dari marginalisasi dan diskriminasi dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Papua, dialog dibuka untuk memberikan ruang bagi perbincangan terkait sejarah status politik yang diharapkan mampu mencapai moderasi politik dan negosiasi serta rekonsiliasi dan pengadilan HAM untuk masalah pelik kekerasan negara dan pelanggaran HAM dengan saling terjalinnya hubungan politik yang konstruktif.

Renegosiasi kontrak Freeport: sebuah keharusan    

Presiden Indonesia terpilih, yakni joko widodo kini tengah melakukan perundingan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia. Banyak masyarakat berharap bahwa ada tindakan konstruktif presiden bagi masyarakat Papua salah satunya dalam hal kontrak Freeport di Indonesia, karena sungguh pertambangan emas dan tembaga terbesar didunia ini layaknya kotak pandora yang efek dan dampknya cukup menyulut konflik struktural dan kultural di Papua.

Tak berbeda dengan PT. Freeport, pemerintah Indonesia, selama ini kerap memuncul dalih bahwa Freeport adalah penyumbang terbesar APBN, yang membantu pembangunan infrastruktur di Papua khususnya di wilayah timika, Papua baru pendidikan, kesehatan dan akses publik lain yang seharusnya disediakan oleh negara.

Sesungguhnya dari sekian banyak kasus, tampak bahwa negara tidak hadir dalam melindungi masyarakatnya, padahal fungsi akan adanya negara adalah fungsi pemenuhan hak-hak dasar, khususnya negara yang memiliki konstitusi yang berkecenderungan pada negara kesejahteraan seperti yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru melegalkan privatisasi membiarkan rakyat bertarung atas hidup yang dipertaruhkan dengan kompetisi yang tidak seimbang, kompetisi sumber daya manusia dipusara eksplorasi sumber daya alam milik rakyat tersebut sendiri hingga melahirkan perampasan hak yang dibalut dengan undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang legal secara hukum menguntungkan pihak-pihak elit berkepentingan dalam hal ini adalah PT. Freeport yang kerap kuat bercokol di Indonesia atas dalih penyumbang besar APBN dan sekian deretan program-program CSR (Corporate Sosial Responsibility) yang sesungguhnya tidak sebanding dengan yang telah diambil berlebih beserta dampak-dampak yakni dampak lingkungan, tenaga kerja murah,  dan hal-hal susulan seperti represi tentara atas dalih uang kemanan yang tidak memiliki legalitas hukum yang pada akhirnya memunculkan korupsi dan pelanggaran HAM tak berkesudahan di timika yang  tentu berefek domino pada wilayah-wilayah lain di tanah Papua.

Maka, dalam kompleksitas masalah Papua, tak lain salah satu caranya diantaranya adalah dengan renegosiasi kontrak kerja PT. Freeport McMoran di Indonesia. Berbicara terkait kedaulatan, bukan hanya kedaulatan politik-tradisionalis yakni kedaulatan atas batas dan wilayah negara namun negara harus hadir mengembalikan segala kedaulatan sumber daya untuk masyarakatnya.

Bukan justru muncul dengan berbagai dalih yang tampak positif namun menimbulkan riak-riak destruktif bagi warga negaranya, oleh karena itu tak ada jalan lain mengenai Freeport, renegosiasi adalah suatu keharusan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan lingkar-lingkar kekerasan struktural yang telah berlangsung 48 tahun lamanya kini. Menyelesaikan masalah Freeport membuka peluang bagi penyelesaian masalah-masalah lain yang berawal pula atas absennya negara terhadap masyarakat Papua.  


Sumber gambar:
https://www.gulf-times.com/story/382200/570-000-people-lose-jobs-as-Indonesia-bans-ore-exports

Catatan Kaki:

[1] S. Widjojo, Muridan., Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru. Hal. 2

[2] Global witness, uang keamanan pertambangan Freeport dan aparat keamanan Indonesia (USA: Global witness publishing.2005)

hal. 3

[3]Ibid.

[4] S. Widjojo, Muridan., Papua road map; negotiating the past, improving the present and securing the future (Yayasan Obor Indonesia.2009) hal. xix

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: